JAMKESMAS (Khusus) Jaminan Kesehatan untuk warga MISKIN


A. Latar Belakang


Gambaran Kumuhnya Jakarta

Sebuah realita terjadi dan sering muncul di hadapan kita, seperti halnya terjadi di balik gemerlapnya kota Jakarta, dengan kemiskinan yang akut dan tersembunyi serta merata ke seluruh penjuru. Kali ini terjadi pada kasus anak yang mengalami gizi buruk dan benar-benar mengenaskan. Di sudut ibu kota, tepatnya di Jalan Ekor Kuning RT 002 RW 004, Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, tidak jauh dari museum Bahari dan pasar ikan Penjaringan, terdapat sang anak yang terbaring karena mengalami gizi buruk. Halimah Hasifah namanya. Gadis kecil berusia 3 tahun 7 bulan ini terlihat jauh berbeda dengan seusianya. Halimah belum bisa berjalan dan bicara. Bobot tubuhnya pun hanya sekitar 9 kilogram.


Halimah Penjaringan gizi buruk

“Anak-anak seumur dia jauh lebih berat. Adiknya aja yang bulan depan baru dua tahun udah 12 kilogram lebih,” kata Uum Cahriyah, ibu kandung Halimah. Diagnosa gizi buruk sebenarnya sudah disampaikan pihak Puskesmas Penjaringan sejak awal, saat ia berusia sekitar 6 bulan. Namun, karena ketidaktahuan orang tua dan keterbatasan keuangan, penderitaan Halimah belum tertangani.


Uum Cahriyah (54), ibu Halimah, mengatakan sejak usia satu tahun pertumbuhan Halimah tidak berkembang. Uum pun tidak begitu memperhatikan karena saat itu dirinya hamil lagi, sehingga dirinya lebih fokus terhadap pertumbuhan janin di dalam perutnya.

"Memang setelah satu tahun saya hanya memberikan susu kaleng kepada Halimah," tutur Uum di rumah kontrakannya tak jauh dari Museum Bahari.

"Tengkurep sendiri saja baru sekali saya lihat bisa, waktu umurnya pas tiga tahun, tapi sampai sekarang tidak pernah lagi. Kalau duduk sih bisa, tapi kita dudukan," ungkap Uum Cahriyah, sang ibu.

Ketika disandingkan dengan adiknya yang berusia dua tahun, terlihat tubuh kedua bocah mungil itu sangat kontras. Uum menceritakan, saat lahirnya, Halimah ada semacam benjolan di leher bagian belakangnya, namun benjolan tersebut kemudian kempes. "Saya kasih ludah basi aja, tiap pagi," ungkap Uum saat ditemui beberapa rekan pada hari Sabtu, Juni 9, 2012.

“Saya hanya ibu rumah tangga. Suami hanya kuli angkut di pelabuhan (red. Sunda Kelapa). Ya, sebisanya aja, kalau ada duit baru ke Puskesmas,” kata Uum.

Karena didiagnosa gizi buruk, pihak Puskesmas pun menyarankan agar Halimah bisa dirujuk ke RSUD Tarakan.

"Dari puskesmas, saya dirujuk ke Tarakan ya saya bawa ke sana. Katanya sih gizi buruk, udah dirawat ya udah aja, tidak ada kelanjutannya, saya juga lihat tidak ada perubahan anak saya," kenang Uum. Namun menurutnya, walaupun sudah dirawat di RS Tarakan, tidak ada perubahan yang significant pada anaknya tersebut. Sebelumnya, Uum mengatakan, pernah ada yang mengunjunginya dari Atmajaya, lalu ada dari puskesmas itu yang kemudian merujuk ke RS Tarakan. Lagi-lagi karena keterbatasan dana, proses rawat jalan tidak dijalani secara rutin. Apalagi Uum, warga Jalan Ekor Kuning Ujung, RT 02 RW 04 Penjaringan itu tidak memiliki kartu JPK GAKIN maupun SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

"Kalau kata yang dari Atmajaya, kenapa nggak dibawa ke RS Koja atau Atmajaya saja. Ya saya enggak tahu, dirujuknya ke Tarakan ya kesitu," ujar Uum.

"Senin (red. 4 Juni 2012) kemarin, saya tanya-tanya pada warga dan disarankan membuat SKTM. Katanya bawa saja dulu anaknya ke rumah sakit, nanti baru bikin SKTM," terang Uum yang kemudian membawa anaknya ke RSCM. Pihak RSUD Tarakan memang akhirnya merujuk Halimah ke RS. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Syarat untuk memiliki  Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga miskin yang hendak berobat ternyata masih jadi masalah. Masih ada warga miskin sulit untuk berobat karena tak punya SKTM. Seperti halnya yang dialami oleh Halimah Hasifah yang masih kesulitan mengurus SKTM sehingga pengobatan untuk anaknya masih jalan di tempat

Di RSCM, pihak medis menemukan adanya benjolan di leher belakang Halimah. Dokter lalu menyarankan agar Halimah terlebih dahulu menjalani proses scanning untuk mengetahui secara pasti penyebab benjolan tersebut dan mengetahui jelas penyebab kekurangan anaknya, Halimah harus di CT Scan, dan butuh biaya Rp 1,6 juta.

"Saya tanya, bisa nggak pakai SKTM katanya untuk scan nggak bisa. Saya kemudian tanya pada pihak rumah sakit, bagaimana agar bisa dapat keringanan. Dengan membuat SKTM. Kemudian saya diberi surat pengantar dari rumah sakit untuk membuat SKTM," jelasnya.

Namun untuk membuat SKTM pun ternyata sulit. "Terus terang saja, saya nikah dengan suami di bawah tangan, jadi tidak tercatat di KUA," ungkapnya.

Hal itu menjadi alasan, sehingga Uum sulit mendapatkan SKTM untuk mengupayakan kesehatan Halimah. Kawasan tempat tinggal Halimah sendiri, bisa dibilang bukanlah kawasan yang layak untuk tinggal. Tempat tinggal Halimah dari kayu, yang di sekelilingnya terdapat genangan air yang sudah bertahun-tahun dan sampah-sampah. Penduduk di kawasan tersebut mengaku tak mengenal JAMKESMAS maupun kartu GAKIN. Alasan Uum tetap tinggal di tempat tersebut hampir sekitar 20 tahunan adalah harga sewa yang murah.

"Kontrakan tempat lain mahal, di sini cuma 50 ribu sebulan. Yang punya baru dateng 2-3 bulan sekali. Kalau lagi punya uang ya saya bayar, kalau nggak ya utang. Tapi yang punya juga ngerti sih kondisi kita," pungkasnya.

Saat ini, Uum mengaku pihaknya masih menunggu proses pengurusan SKTM yang tengah diurus oleh pihak yang bersimpati pada penderitaan Halimah. Uum yang memiliki delapan orang anak berharap dengan adanya uluran tangan tersebut Halimah bisa bertumbuh secara normal sebagaimana anak lainnya.


Janji kampanye pengobatan gratis

Berbalik pada kenyataan tersebut di atas, saat kita seringkali mendengar, melihat bahkan membaca tentunya, tentang janji-janji calon pemimpin yang akan berkompetisi di daerah mengenai kesehatan gratis. Walaupun menurut kita terkesan absurd tapi faktanya banyak pemilih yang berharap banyak pada janji-janji tersebut. Apakah mungkin ada kesehatan gratis itu? Kesalahpahaman dalam masyarakat perlu diluruskan. Masyarakat kebanyakan terutama dari kelompok ekonomi miskin memahami kesehatan gratis itu sebagai sesuatu yang benar-benar mutlak gratis. Faktanya, mereka tetap masih dibebani dengan membayar biaya-biaya tertentu yang tidak sedikit, dan bahkan pada masyarakat miskin benar-benar tidak mampu dijangkau. Nah, bagaimana sebaiknya memahami makna “gratis” ini?


Janji kampanye sembako gratis

Seperti juga sekolah gratis, pada akhirnya orang tua juga tetap dibebani biaya-biaya tak terduga. Sama halnya dengan kesehatan gratis, biaya kesehatan bukanlah jumlah biaya yang sedikit dan untuk memberi label “gratis” membutuhkan banyak kajian yang bahkan hingga saat ini pun pemerintah belum memiliki kajian komprehensif tentang itu. Terbukti dengan masih adanya claim pasien miskin dari rumah sakit-rumah sakit yang belum terbayar, baik karena tidak ada biaya atau mungkin sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Kesimpulannya, bahkan pengelola negara ini saja hingga aparat daerah masih kesulitan meng-cover biaya kesehatan untuk masyarakat miskin padahal mereka memiliki data yang cukup lengkap, walaupun belum tentu terbarukan, apalagi para calon pimpinan baru yang belum tentu memiliki data detail.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 35 juta orang. Namun, Bank Dunia menyebutkan ada 100 juta jiwa, jauh lebih besar dari yang disebutkan BPS. Berita di berbagai media massa pada tanggal 13 November 2010 menyebutkan ada dugaan manipulasi data oleh BPS meski lembaga itu juga membantah kritikan tersebut. Menurut BPS, perbedaan antara Bank Dunia dan BPS pada kriteria untuk menentukan garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan yang kita pakai, semakin besar jumlah orang miskin yang kita peroleh. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi daripada yang digunakan BPS. Mana yang benar? Siapa yang disebut miskin? Apa ciri-ciri orang miskin? Para pengemis di jalanan Jakarta? Mereka yang kurus? Mereka yang berada dalam lingkungan hidup yang buruk? Mereka yang tidak pernah makan daging? Mereka yang sakit-sakitan? Mereka yang tidak berpendidikan? Konsep kemiskinan memang sangat luas. Banyak pertanyaan yang dapat diajukan untuk menentukan siapa yang disebut miskin. Kemiskinan harus diukur secara holistic, yang mencakup kemiskinan spiritual. Namun bagaimana mengukur kemiskinan yang holistic tersebut, sampai saat ini kita memang belum mempunyai suatu statistik yang dapat mengukur kemiskinan secara holistic.


Orang Indonesia miskin

Persoalan menentukan siapa orang miskin juga terkait penentuan apa yang menjadi tujuan pembangunan. Kalau tujuan pembangunan sekadar percepatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, kemiskinan cukup dihitung dengan pengeluaran untuk konsumsi individu. Hal itulah yang telah dilakukan BPS dan Bank Dunia. Mereka hanya memfokuskan pada pengeluaran konsumsi individu. Statistik mereka tidak mencakup status kesehatan, ketersediaan air bersih, ketersediaan udara bersih, rasa aman, dan banyak lagi. Banyak negara dan lembaga internasional memakai cara pengukuran seperti ini karena memang relatif mudah. Meski demikian, persoalan berikutnya adalah bagaimana menentukan garis kemiskinan. Berapa pengeluaran maksimal untuk konsumsi seorang individu agar dapat disebut sebagai orang miskin? Persoalan menjadi tambah sulit karena kebutuhan minimal tiap orang dapat berbeda, bergantung pola konsumsinya. Contoh mencolok adalah ada orang yang harus makan daging untuk kebutuhan protein, dan ada pula yang hanya menggantungkan pada konsumsi buah, sayuran, biji-bijian, dan beras. Bukan hanya perbedaan antar individu, melainkan juga ada perbedaan antar daerah. Tingkat harga di tiap daerah berbeda-beda. Suatu daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi akan mempunyai garis kemiskinan yang lebih tinggi. Jika tidak ada penyesuaian garis kemiskinan, inflasi yang cepat akan menyebabkan jumlah orang miskin menurun cepat. Namun, penurunan semacam ini amat menyesatkan karena semata disebabkan kesalahan dalam penentuan garis kemiskinan. Sebab itu, garis kemiskinan harus selalu direvisi mengikuti tingkat inflasi yang telah terjadi. Walau persoalan kompleks, kita tetap harus mempunyai statistik untuk mengukur kemiskinan. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah menentukan garis kemiskinan dengan memperhatikan pola konsumsi masing-masing.

Indonesia, dalam hal ini BPS, telah menghitung pengeluaran minimal untuk mengkonsumsi 2.100 kalori per orang per hari. BPS juga menghitung pengeluaran minimal untuk perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Tiap tahun angka ini selalu direvisi, disesuaikan dengan kenaikan harga. Pendekatan ini telah dilakukan BPS sejak 1970-an. Dengan pendekatan ini, BPS menghasilkan angka 35 juta orang miskin untuk 2010. Namun, lembaga internasional seperti Bank Dunia harus mendapatkan kriteria yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan di semua negara di dunia.

Jika tiap negara menggunakan kriteria masing-masing, Bank Dunia tidak dapat melakukan perbandingan antar negara. Pada tahun 1990, Bank Dunia pernah membuat kriteria bahwa semua individu dengan pengeluaran di bawah USD 1.00 dikatakan miskin, dimana angka USD 1.00 disebut sebagai garis kemiskinan internasional. Angka ini diperoleh dengan mempelajari garis kemiskinan di banyak negara dan Bank Dunia berpendapat bahwa USD 1.00 telah dapat mewakili garis kemiskinan yang digunakan di banyak negara, dengan kenaikan harga, Bank Dunia juga menaikkan garis kemiskinan internasional tersebut. Sekarang mereka menggunakan ukuran USD 2.00 untuk garis kemiskinan internasional, angka ini lebih tinggi dari garis kemiskinan di Indonesia, yang sekitar USD 1.50 per orang per hari. Dengan kriteria tersebut, Bank Dunia mencatat terdapat 100 juta orang miskin di Indonesia. Adanya garis kemiskinan internasional seperti yang ditentukan Bank Dunia memang memudahkan perbandingan kondisi kemiskinan antar negara. Namun, kriteria tersebut kurang memperhatikan pola konsumsi di tiap negara. Jadi, dengan kriteria sempit yang memfokuskan pada konsumsi, garis kemiskinan mana yang benar, masih sulit menjawab.

Baik statistik BPS maupun statistik Bank Dunia mempunyai banyak kelemahan. Namun. yang terpenting adalah dengan melihat kecenderungan pada satu definisi. Kita tidak dapat menggunakan definisi BPS untuk satu periode dan definisi Bank Dunia pada periode lainnya, atau pun definisi lain di saat lain lagi. Jika kita memakai definisi Bank Dunia, kita harus konsisten menggunakan definisi Bank Dunia, demikian pula jika kita menggunakan definisi BPS, kita harus konsisten untuk menggunakan definisi BPS. Dan hal yang paling menggembirakan adalah, statistik mana pun yang kita pergunakan, prosentase penduduk miskin di Indonesia telah terus menurun. Selanjutnya, sebagai upaya untuk memahami kondisi kemiskinan secara lebih holistic, berbagai statistik lain harus kita tampilkan bersama statistik kemiskinan yang berfokus pada konsumsi individu. Statistik status kesehatan, status gizi, tingkat pendidikan, air bersih, udara bersih, atau rasa aman juga perlu ditampilkan bersama-sama dengan statistik kemiskinan.


Miskin tanpa akses kesehatan

Akhirnya, Pemerintah Indonesia perlu memberi perhatian pada masalah kemiskinan, setidaknya sama besar dengan perhatian pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan variabel ekonomi makro lainnya. Statistik kemiskinan dan berbagai statistik yang disebut di atas perlu dihasilkan dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali, bersamaan dengan laporan statistik ekonomi makro.

Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Berlandaskan pada pasal 34 UUD tahun 1945, yaitu “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.”, dan mengambil bukti nyata di mana pada bulan November 1968 di Provinsi DKI Jakarta, pengemudi becak dan keluarganya mendapat jaminan perawatan di rumah sakit, biaya bersalin dan biaya penguburan gratis, serta di tahun 2003, Pemprov  DKI  Jakarta memberlakukan  Program  Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan Bagi Warga Miskin (JPK Gakin) dan kemudian diperkuat dengan peraturan hukum lainnya berupa, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, Bab VI pasal 46 dan 47 bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan  promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Untuk keberhasilan upaya pembangunan kesehatan tersebut maka masyarakat perlu diikuti sertakan agar berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan. Dalam konstitusi dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Bab IV tentang rumah sakit bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk dalam hal ini menjamin pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir  miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28-H, Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konsititusi dan undang-undang, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dasar pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran disamping  dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan masyarakat miskin umumnya.

Saat ini pemerintah sedang memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari pengembangan jaminan secara menyeluruh. Berdasarkan pengalaman masa lalu dan belajar dari pengalaman berbagai negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan jaminan kesehatan,  sistem ini merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan ini akan mendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya.  

Program ini sudah berjalan sejak tahun 2004 dan telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2008 terjadi perubahan pada penyaluran dana dan pengelolaannya. Untuk dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke Puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dikelola Departemen Kesehatan dan pembayaran ke PPK langsung melalui kas negara. Penyaluran dana ini tetap dalam kerangka penjaminan kesehatan bagi penduduk miskin yang tidak terpisahkan sebagai kerangka jaringan dalam subsitem pelayanan yang seiring dengan subsistem pembiayaannya.

Tidak ada yang sempurna dari suatu sistem,  namun kita mempunyai pilihan-pilihan yang terbaik untuk di ambil. Kepada semua pihak  terkait, Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit, dan organisasi kemasyarakatan termasuk Lembaga-lembaga  Swadaya Masyarakat, serta Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan kontribusi dan perannya masing-masing untuk dapat bersama-sama membantu kelancaran program ini.

Berdasarkan konstitusi dan Undang-undang pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak tahun 2005 dengan nama ASKESKIN yang kemudian di tahun 2008 berganti nama menjadi JAMKESMAS. Program JAMKESMAS telah memasuki tahun ketiga dan telah banyak perubahan-perubahan perbaikan yang dilakukan. Peserta Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu  selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS sejumlah 76,4 juta jiwa yang    dijadikan dasar penetapan  jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI  (MENKES). Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di Indonesia untuk Jaminan Kesehatan  Masyarakat  Tahun  2009  sebesar   18.963.939   rumah tangga miskin,  76.400.000 jiwa anggota    rumah    tangga miskin sedangkan anak-anak terlantar, panti jompo dan masyarakat tidak memiliki KTP sebanyak 
2.629.309  jiwa (BPS 2006).

B. PENGERTIAN
JAMKESMAS adalah kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat. JAMKESMAS berdiri dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. Program ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen kesehatan melalui penugasan kepada PT. ASKES. Seluruh warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi kriteria miskin atau kurang mampu berhak mendapatkan JAMKESMAS.

JAMKESMAS berbeda dengan program JPK GAKIN, yaitu program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Keluarga Miskin yang merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sebenarnya kedua program tersebut sama-sama merupakan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, namun yang membedakan adalah bahwa GAKIN merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini PEMDA DKI Jakarta, sedangkan JAMKESMAS adalah program dari Pemerintah Pusat.

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.  55 Tahun  2007 dan Keputusan Gubernur DKI  Jakarta No.  470 Tahun 2007, warga berhak mendapat pengobatan gratis, asal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. 1.       Penduduk miskin ber-KTP DKI yang tercantum dalam daftar warga miskin di Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.
  2. 2.       Pemegang kartu JPK Gakin.
  3. 3.       Pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).


Senada dengan syarat tersebut di atas, dimana warga DKI yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta dan memenuhi kriteria miskin menurut kriteria miskin yang dikeluarkan oleh BPS yaitu 14 kriteria yang ditetapkan, namun untuk kota seperti Jakarta, kriteria miskin itu ”hanya” ada enam, yakni:
  1. 1.       Luas lantai per orang kurang dari 4 meter persegi,
  2. 2.       Tidak mampu membiayai pengobatan ke sarana kesehatan,
  3. 3.       Tidak mampu ber-KB secara mandiri,
  4. 4.       Berpenghasilan kurang dari Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta per rumah tangga per bulan, atau kurang dari Rp 600.000;
  5. 5.       Di dalam keluarga  ada  anggota keluarga berusia  15  tahun ke  atas yang buta huruf
  6. 6.       Dan memiliki  anggota  keluarga  berusia  7  tahun  hingga  18  tahun  yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah


Dinas Kesehatan DKI saat ini telah mengeluarkan dua macam kategori miskin yaitu pasien dari keluarga miskin (GAKIN) dan pasien tidak mampu dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Apabila pasien dinyatakan miskin dan mempunyai kartu GAKIN atau surat pembebasan biaya dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta maka yang bersangkutan berhak mendapatkan pembebasan biaya tindakan beberapa pengobatan, seperti salah satunya adalah dialysis. Bagi pasien yang dikategorikan kurang mampu, maka yang bersangkutan akan dikenakan cost sharing yang besarnya ditentukan oleh Dinas Kesehatan DKI. Prosedur pengurusan kartu GAKIN/SKTM, meliputi:
  1. 1.       Pasien memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta.
  2. 2.       Pasien mengajukan Surat Keterangan Miskin (SKM) pada RT dan RW.
  3. 3.       Pasien ke Kelurahan dan Kecamatan dengan membawa SKM untuk dilegalisir.
  4. 4.       Pasien datang ke Puskesmas setempat dengan membawa SKM yang telah dilegalisir.
  5. 5.       Pihak Puskesmas akan mem-verifikasi dengan melakukan survey ke rumah pasien.
  6. 6.       Setelah survey dilakukan, akan ditentukan apabila pasien berhak untuk mendapatkan surat GAKIN atau SKTM.
  7. 7.       Setelah mendapat Hasil Laporan Verifikasi yang menyatakan pasien berhak mendapatkan surat GAKIN atau SKTM, selanjutnya semua berkas diserahkan ke Koordinator GAKIN/SKTM untuk dibuatkan Surat Keterangan yang menyatakan pasien sedang terapi di fasilitas kesehatan swasta/negara.
  8. 8.       Pasien datang ke Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta (Jl. Kesehatan No. 10 Jakarta Pusat) dengan membawa seluruh berkas (KTP, KK, SKM, SKTM Lurah/Camat, Rujukan Puskesmas, Laporan Hasil Verifikasi, Surat Keterangan dari fasilitas kesehatan), untuk memperoleh *Surat persetujuan untuk memperoleh perawatan dan pengobatan serta tindakan lainnya (SJP, Surat Jaminan Pengobatan)*.
  9. 9.       Pasien menyerahkan *Surat persetujuan untuk memperoleh perawatan dan pengobatan serta tindakan lainnya (SJP)* ke Koordinator JPK GAKIN di fasilitas kesehatan dimana dia dirawat.
  10. 10.   Untuk selanjutnya pasien diharuskan memperpanjang SJP tersebut setiap bulannya dengan mengurus sendiri ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan dilengkapi seluruh berkas serta salinannya, meliputi KTP, KK, SKM RT/RW, SKTM Lurah/Camat, Rujukan Puskesmas dan Laporan Hasil Verifikasi.


C. LANDASAN HUKUM
Tujuan Penyelenggaraan JAMKESMAS, secara umum adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, dengan tujuan khususnya yaitu:
1.       Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
2.       Meningkatnya kualitas  pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan;
3.       Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparent dan accountable

Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia namun tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Pelaksanaan program JAMKESMAS berdasarkan pada :
  1. 1.       Undang-undang Dasar 1945:

a.       Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,
b.      Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”,
c.       Pasal 34 ayat (3) bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
  1. 2.       Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
  2. 3.       Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  3. 4.       Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
  4. 5.       Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
  5. 6.       Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 4431)
  6. 7.       Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548)
  7. 8.       Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
  8. 9.       Undang-undang Nomor  45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778)
  9. 10.   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No.49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
  10. 11.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
  11. 12.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara No. 4741)
  12. 13.   Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006
  13. 14.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan


Secara kebijakan operasional, JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.  Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada hakikatnya pelayanan kesehatan  terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi, Kabupaten atau Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin mengacu pada prinsip-prinsip:
  1. 1.       Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
  2. 2.       Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang ’cost effective’ dan rasional.
  3. 3.       Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portability dan equates.
  4. 4.       Transparent dan accountable.


D. PELAKSANAAN
Peserta Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS,  yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah sasaran peserta Program JAMKESMAS setiap tahunnya mengalami perubahan, seperti halnya di tahun 2008 sebesar 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes). Berdasarkan Jumlah Sasaran Nasional tersebut Menkes membagi alokasi sasaran quota Kabupaten/Kota. Jumlah sasaran peserta (quota) masing-masing Kabupaten/Kota sebagai, bagan di bawah ini:


Kuota Jamkesmas 2008

Berdasarkan quota Kabupaten/kota sebagaimana di atas, Bupati atau Walikota menetapkan peserta JAMKESMAS Kabupaten/Kota dalam satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota. Apabila jumlah peserta JAMKESMAS  yang ditetapkan Bupati/Walikota melebihi dari jumlah quota yang telah ditentukan, maka menjadi tanggung jawab  Pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk Kabupaten/kota yang telah menetapkan peserta JAMKESMAS lengkap dengan nama dan alamat peserta serta  jumlah peserta JAMKESMAS yang sesuai dengan quota, mereka akan segera mengirim daftar tersebut dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy) dan dokumen cetak (hard copy) kepada:
  1. 1.       PT Askes (Persero) setempat untuk segera diterbitkan dan di distribusikan kartu ke peserta, sebagai bahan analisis dan pelaporan. 
  2. 2.       Rumah sakit setempat untuk digunakan sebagai data peserta JAMKESMAS yang dapat dilayani di Rumah Sakit, bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan sekaligus sebagai bahan analisis.
  3. 3.       Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  atau Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten/Kota setempat sebagai  bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan bahan analisis.
  4. 4.       Dinas Kesehatan Propinsi atau Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi setempat sebagai bahan kompilasi kepesertaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, analisis, pelaporan serta pengawasan.
  5. 5.       Departemen Kesehatan RI, sebagai database kepesertaan nasional, bahan dasar verifikasi Tim Pengelola Pusat, pembayaran claim Rumah Sakit,  pembinaan, monitoring, evaluasi, analisis, pelaporan serta pengawasan.


Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan jumlah dan nama masyarakat miskin (no, nama dan alamat), selama proses penerbitan distribusi kartu belum selesai, kartu peserta lama atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih berlaku  sepanjang yang bersangkutan ada dalam daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan jumlah, nama dan alamat masyarakat miskin secara lengkap diberikan waktu sampai dengan  akhir bulan di tahun tertentu (misal Juni 2008). Sementara menunggu surat keputusan tersebut sampai dengan penerbitan dan pendistribusian kartu peserta, maka kartu peserta lama atau SKTM masih diberlakukan. Apabila sampai batas waktu tersebut pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat menetapkan sasaran masyarakat miskinnya, maka  terhitung waktu batas yang ditetapkan, misal 1 Juli 2008, maka pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di wilayah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Sebagai contoh pada tahun 2008 dilakukan penerbitan  kartu peserta JAMKESMAS baru yang pencetakkan blangko, entry data, penerbitan dan distribusi kartu sampai ke peserta menjadi tanggung jawab PT. Askes (Persero). Setelah peserta menerima kartu baru maka kartu lama yang diterbitkan sebelum batas waktunya berakhir akan dinyatakan tidak berlaku lagi meskipun tidak dilakukan penarikan kartu dari peserta.

Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati/walikota,  akan dikoordinasikan oleh PT Askes (Persero) dengan Dinas Sosial setempat untuk diberikan kartunya.  Demikian pula halnya dengan bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS langsung menjadi peserta baru sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak kepesertaannya. Alur registrasi dan distribusi kartu peserta dapat diperlihatkan sebagai berikut:


Alur registrasi dan distribusi kartu peserta

Selain itu JAMKESMAS juga dapat diajukan dengan cara:
  1. 1.       Meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT dan RW Setempat.
  2. 2.       Membawa surat  SKTM ke kelurahan dan kecamatan Setempat untuk dilegalisir.
  3. 3.       Membawa  surat yang telah dilegalisir ke Puskesmas setempat, puskesmas kemudian akan melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dengan melakukan survey ke rumah pemohon. Apabila disetujui, Puskesmas yang akan menerbitkan  kartu JAMKESMAS.


Tata cara mengurus Surat keterangan tidak mampu (SKTM):
1.       Siapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang yang sedang sakit (pasien) atau yang bersangkutan.


KTP JAKARTA



KK Contoh DKI  

2.       Mintalah Surat Pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga  (RW)  setempat  (sesuai dengan  tempat  tinggal). Dalam  Surat Pengantar tersebut, perlu dicantumkan Rumah  Sakit yang  akan dituju  sebagai  acuan pembuatan SKTM.


Surat Pengantar dari Rukun Tetangga (RT).png




Surat Pengantar dari Rukun Warga (RW).png

3.       Membawa foto copy KTP, KK dan Surat Pengantar dari RT dan RW ke Puskesmas terdekat setempat (sesuai dengan kelurahan/kecamatan pasien). Kemudian pihak Puskesmas akan melakukan verifikasi (wawancara).

4.       Selanjutnya, setelah dilakukan wawancara/verifikasi, mintalah Bukti Surat Verifikasi ke pihak Puskesmas setempat. Surat Verifikasi adalah surat keterangan dari hasil wawancara pihak Puskesmas dengan keluarga pasien yang rumahnya telah disurvei oleh pegawai Puskesmas.


Bukti Surat Verifikasi  Puskesmas

5.       Selanjutnya, bawalah salinan (photocopy) KTP, KK, surat pengantar RT dan RW, serta Surat Verifikasi tersebut (sedangkan bukti asli disimpan selalu) ke Kantor Kelurahan untuk membuat  atau Pengantar Masyarakat (PM-1) dengan keterangan bahwa pasien benar-benar dari keluarga miskin dan meminta dibebaskan dari biaya pengobatan serta perawatannya di Rumah Sakit yang dituju.


Surat Keterangan Tidak Mampu

6.       Apabila surat-surat tersebut di atas sudah lengkap, selanjutnya dibawa kembali ke Puskesmas setempat guna meminta Surat Rujukan dari dokter. Bilamana pasien tersebut adalah anak di bawah umur (belum memiliki KTP) maka, nama pasien tersebut harus dicantumkan di dalam SKTM atau PM-1 dari Kelurahan.


Surat Rujukan GAKIN


Catatan:  SKTM  tidak  100%  gratis  tetapi  harus  ada  kontribusi  sesuai  surat verifikasi.


kartu JAMKESMAS.jpg

Sedangkan untuk perbedaannya dengan Kartu Gakin akan dijelaskan di bawah ini:

GAKIN adalah kartu untuk berobat gratis bagi keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta. Kriteria pemegang kartu GAKIN  ditentukan oleh  Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 dan tahun 2007 yang lalu. Untuk masyarakat yang memiliki kartu GAKIN, kalau  didalam keluarga ada yang sakit dan namanya tercantum didalam kartu GAKIN bisa mendapatkan pelayanan pengobatan dan perawatan  kesehatan  gratis di Rumah  Sakit di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kontrak kerja dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta.

Persyaratan pengguna kartu gakin, yaitu bagi pasien yang kondisinya sudah parah bisa langsung masuk Instalansi Gawat Darurat (IGD) tanpa ada surat rujukan dari Puskesmas. Cukup membawa foto copy kartu GAKIN, KTP dan KK pasien. Apabila pasien adalah anak di bawah umur dan belum memiliki KTP, bisa memakai KTP kepala keluarga. Apabila pasien harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara  intensif di Rumah Sakit melalui Poliklinik  (dokter spesialis) maka, pasien harus membawa persyaratan yang  lengkap seperti: foto copy kartu GAKIN, KTP, KK dan Surat Rujukan dari Puskesmas setempat dengan keterangan kondisi pasien saat ini.

Selain GAKIN, masih ada juga kartu Program Keluarga Harapan (PKH), yang dapat digunakan untuk berobat  gratis  dengan  persyaratan  sama  yaitu, harus membawa  KTP dan KK  DKI Jakarta.  Bilamana masyarakat tidak mengerti tata cara penggunaan kartu GAKIN serta pembuatan SKTM maka, masyarakat bisa meminta bantuan pendamping melalui RW Siaga dan Kader Kesehatan di wilayah RW tempat tinggal.


Kartu Gakin A



Kartu Gakin B

E. PENGADUAN
Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta pelaksana penyelenggara program. Penyampaian keluhan atau pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihak untuk perbaikan program. Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:
  1. 1.       Semua keluhan/pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikannya.
  2. 2.       Untuk menangani keluhan/pengaduan dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) atau memanfaatkan unit yang telah ada di Rumah Sakit/Dinas Kesehatan
  3. 3.       Penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari UPM/unit yang telah ada yang terdekat dengan sumber pengaduan di kabupaten/kota dan apabila belum terselesaikan dapat dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi


Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) secara rutin setiap bulan (sesuai pedoman pelaporan).  Data dan laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit yang ikut Program JAMKESMAS mengirimkan laporan ke Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten/Kota untuk direkap (diolah dan dianalisa) dan selanjutnya dikirim ke Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi untuk direkap dan dilaporkan setiap bulan ke Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat.

Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten/Kota membuat dan mengirimkan umpan balik (feedback) pelaporan ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi membuat dan mengirimkan umpan balik (feedback) ke Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten/Kota. Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat membuat dan mengirimkan umpan balik (feedback) ke Tim Pengelola JAMKESMAS  Propinsi. PT Askes (Persero) melakukan pelaporan seluruh kegiatan yang menjadi tugasnya  kepada Tim Pengelola JAMKESMAS  Kabupaten, Kota, Propinsi dan Pusat. Keseluruhan laporan dari Kabupaten/Kota/Propinsi yang berasal dari para pihak terkait dalam pengelolaan JAMKESMAS ini termasuk keluhan dari berbagai sumber dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya. Dalam lingkup tugas Pokok Tim Pengelola Pusat dapat disampaikan kepada Tim Pengelola JAMKESMAS  PUSAT Cq : Sekretariat Pusat di bawah ini

Sekretariat
Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tingkat
Pusat d/a :
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Departemen Kesehatan
Lt.7 Blok B, Ruang 713,  Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950,
Telp/Fax: (021) 527 9409, 5277543
call center 021 5221229.

F. HARAPAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan perhatian dan penanganan  khusus dari Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Penjaminan Pelayanan Kesehatan, utamanya terhadap masyarakat miskin akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

Pengelolaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin bersumber dari Pemerintah yang merupakan dana bantuan sosial, harus  dikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait baik pusat maupun dan daerah. Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan  peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.

Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan baik dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya, baik gagasan pemikiran, tenaga dan kontribusi lainnya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Esa, Amin.


G. REFERENSI
  1. 1.       INDONESIAN DIATRANS KIDNEY FOUNDATION,  Jl.Raya Jatiwaringin No. H3 Jakarta Timur 13620 Indonesia Tel. : +62 21 -861 4030, e-mail : info@ygdi.org
  2. 2.       ARIS ANANTA - Ekonom Koran SI/Koran SI/ade, Okezone.com, HighEnd Building Lt. 4, Jln. Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta 10340, Phone: 021 3902275, Fax: 021 3902295, e-mail: Redaksi[at]okezone.com
  3. 3.       http://www.ppjk.depkes.go.id/
  4. 4.       Rakyat Merdeka Online (RMOL), http://www.rmol.co
  5. 5.       Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Jalan Pancawarga IV No 44 RT 003/07 Cipnang Muara Jakarta 13420, Telepon : (021) 856-9008, Email: faktajakarta@yahoo.com
  6. 6.       Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I, Jln H.R Rasuna Said Blok X5, Kav 4-9 Lantai VII, Ruang 713 Jakarta -12950, Telepon (021).5221229, Fax (021). 5277543, Hotline (021).5279404, email : jamkesmas@yahoo.com
  7. 7.       Pedoman Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2008
  8. 8.       Dan sumber lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu