Pajak oh Pajak





Perpajakan di Indonesia termasuk pajak penghasilan, barang dan penjualan.

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan.

Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

Delapan hukum dasar perpajakan di Indonesia meliputi:
  1. "Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTp" Undang-undang No. 6/1983, diganti dengan Undang-undang no.16/2000;
  2. "Undang-undang Pajak Penghasilan/UU PPh": Undang-undang No.7/1983, diubah dengan Undang-undang No. 17/2000;
  3. "Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah"/UU PPN/PPn BM ): Undang-undang No. 8/1983, diubah dengan Undang-undang No. 18/2000;
  4. "Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB"): Undang-undang No. 12/1985 diubah dengan Undang-undang No. 12/1994;
  5. "Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP") Undang-undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-undang No. 19/2000;
  6. "Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB") Undang-undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-undang No. 20/2000;
  7. "Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP": Undang-undang No. 14/2002;
  8. "Undang-undang Bea Meterai/UU BM" pendek kata: Undang-undang No. 13 of 1985.
Pajak Negara yang berlaku sampai saat ini (April 2011) adalah:

  • Pajak Penghasilan (PPh)
Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PDBR 1970.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.

Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah " a person's faculty, personal faculties and abilitites", Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain".

“Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan.

Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting untuk orang pribumi.

Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya.

Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala.

Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General Income Tax yakni Ordonansi Pajak Pendapatan Yang Dibaharui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan tethadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentang Psnibahan dan Penyempurnaan Tatacara Pcmungiitan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktck lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "tax holiday".

Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya tax reform, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Saja.

Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia.

Subyek pajak penghasilan

Menurut Undang Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

  • Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  • Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
  • Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

  • Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan juga beberapa kali dalam:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk tahun pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah).
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk tahun pajak 2006.

  • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang no.18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN

  • Bea Materai
Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985. Undang-Undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921).
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti:
  1. ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908.
  2. ordonansi verponding Indonesia tahun 1923.
  3. Ordonansi pajak kekayaan tahun 1932.
  4. Ordonansi verponding tahun 1928.
  5. Ordonansi pajak jalan tahun 1942.
  6. Undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
  7. Undang-undang nomor 11 Prp.tahun 1959 pajak hasil bumi.
  • Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB)
Dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 No.291.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Dasar hokum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000.


Jenis pajak dan objek pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
  • Pajak Propinsi, terdiri dari:
  1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
  • Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
  1. Pajak hotel.
  2. Pajak restoran.
  3. Pajak hiburan
  4. Pajak reklame
  5. Pajak penerangan jalan.
  6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
  7. Pajak parkir
  8. Pajak lain-lain.

Tarif pajak
  1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % (lima persen)
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10 % (sepuluh persen)
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (lima persen)
  4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen)
  5. Pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
  6. Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen)
  7. Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
  8. Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
  9. Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)
  10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
  11. Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).


Jenis retribusi daerah
  • Retribusi Jasa Umum
  1. Retribusi pelayanan kesehatan
  2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  3. Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
  4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
  5. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
  6. Retribusi pelayanan pasar.
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
  10. Retribusi pengujian kapal perikanan.
  • Retribusi Jasa Usaha
  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  2. Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan
  3. Retribusi tempat pelelangan
  4. Retribusi terminal
  5. Retribusi tempat khusus parkir.
  6. Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa
  7. Retribusi penyedotan kakus
  8. Retribusi rumah pemotongan hewan
  9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
  10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
  11. Retribusi penyebrangan di atas air.
  12. Retribusi pengolahan limbah cair
  13. Retribusi penjualan produksi daerah.
  • Retribusi Perizinan Tertentu
  1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
  2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
  3. Retribusi izin gangguan.
  4. Retribusi izin trayek.

Beberapa Kasus Pajak:

Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya menahan lima pegawai negeri sipil (PNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dalam kasus korupsi perpajakan di PT Putra Mapan bernilai ratusan juta rupiah.

“Kami sudah menahan lima tersangka PNS pajak, lalu kami menangkap tiga lagi konsultan pajak pada 1 Mei, sehingga tersangka konsultan pajak hingga 2 Mei berjumlah 13 orang. Bila ditambahkan dengan lima tersangka PNS pajak menjadi 18 tersangka,” kata Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya, AKBP Anom Wibowo, di Mapolwiltabes Surabaya, Minggu.

Awalnya, katanya, pihaknya menangkap tiga PNS pajak pada 18 April, kemudian dikembangkan dengan menangkap satu PNS pajak pada 20 April dan satu lagi pada 26 April.

“Tiga PNS pajak yang ditangkap pada 18 April adalah Suhertanto alias Tanto bin Sunarto (33), Jalan Bratang Gede, Surabaya yang menjadi juru sita sejak tahun 2002,” katanya.

Selanjutnya, Edwin SE MM (41), Perumahan Marga Kencana Selatan, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung dan Jalan Sidosermo Indah, Surabaya. Dia menjadi Kasi Penagihan KPP Pratama Surabaya, Rungkut.

Selain itu, Dino Arnanto SH (42), Jalan Medokan Asri Barat I, Surabaya yang menjadi `operator consule` KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

“Tersangka Edwin memiliki posisi tertinggi. Dia berperan mengambil dokumen dalam arsip perpajakan untuk dihilangkan, sehingga wajib pajak yang namanya terhapus akan tidak kena tagihan pajak lagi. Dia melanggar pasal UU Tindak Pidana Korupsi,” katanya. (*an/ham http://matanews.com/2010/05/03)


JAKARTA, TRIBUNNEWSPEKANBARU.COM - Kejaksaan Agung menahan empat orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengurusan pajak PT Kutai Timur Energi. Keempat tersangka tersebut ditahan sejak 8 November 2010 selama dua puluh hari di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

"Pada hari Senin, 8 November 2010 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah dilakukan penahanan terhadap empat orang tersangka," ujar Kepala Puspenkum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap, Senin (9/11), dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Empat orang tersebut yakni Ir. Hendra Setyawianto (Kabid Hubungan Teknis dan Konsultan Pajak pada Kanwil Ditjen Pajak NTB), Riyadi Yunara (Direktur Keuangan PT Kutai Timur Energi), Dita Satari (Dirut PT Saida Ditara Tresna), dan Tatang Mochammad Tresna (Direktur PT Saida Ditara Tresna).

"Penahanan terhadap empat tersangkat tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang ada berupa hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan pemeriksaan dokumen-dokumen," ucap Babul.

Dalam pengurusan pajak PT Kutai Timur Energi tersebut, lanjut Babul, Hendra Setiawianto telah menerima uang suap sejumlah kurang lebih Rp 1,55 miliar dari tersangka Tatang Mochammad Tresna yang terdiri atas uang tunai Rp 720 juta, satu buah mobil Honda City, dan satu buah rumah di Bandung.

Perbuatan para tersangka telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Keempat tersangka ditahan selama 20 hari di rumah tahanan negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 8 November 2010," ungkap Babul.
Sumber : Kompas.com


Pertanyaan:
"Sampai kapan pajak dapat dipercaya dan transparant penggunaannya... ini uang rakyat yang kerja dengan keringat sampai kering dan kalian hanya penyengat saja jika seperti ini... ingat.....ingat .... hidup sementara saja.... lain kali guwe sumpahin kalian bejat....", kata salah satu WP (sumber: mediananews 09/10)

Label:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)